PEKANBARU - Mundurnya 64 kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) se Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, diduga karena diperas oknum LSM yang bekerja sama dengan oknum penegak hukum terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Persoalan ini pun memasuki babak baru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau akan menyelesaikan masalah ini secara hukum.

PGRI bersama Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) akan membuat laporan polisi ke Polda Riau untuk mengetahui siapa pelaku yang memeras para kepala sekolah (kepsek) tersebut.

"Insya Allah, besok Senin (20/7/20), kita bersama LKBH PGRI Riau akan membuat laporan ke Polda Riau," sebut Ketua PGRI Riau Dr Muhammad Syafi'i saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Minggu (19/7/20).

Syafi'i bersama LKBH PGRI Riau mengaku sudah bertemu dengan para kepsek yang mengundurkan diri.

Pihaknya turun langsung mendengar pengakuan para kepsek dan mengambil langkah selanjutnya.

Berdasarkan data dan fakta yang diambil, sebut Syafi'i, pihaknya sepakat kasus ini harus dibawa ke ranah hukum untuk terduga pelaku pemerasan.

Syafi'i juga berharap kejadian ini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan di PGRI.

"Pada dasarnya PGRI selaku organisasi guru di Riau ini sedang mempersiapkan langkah-langkah, dan paling penting adalah kita melindungi anggota kita. Dan, persoalan ini juga sudah sampai ke PB (pengurus besar)," kata Syafi'i.

Sementara itu, Ketua LKBH PGRI Riau Taufik Tanjung menyatakan bahwa kasus ini harus diusut tuntas.

Apalagi, sebut dia, dalam kasus dugaan pemerasan ini melibatkan oknum penegak hukum.

Menurut Taufik, kejadian ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2016. Awalnya, para kepala SMP dilaporkan sebuah LSM. Mereka kemudian diduga bekerja sama dengan oknum penegak hukum untuk memeras 64 kepsek di Inhu.

Dia juga mengatakan, oknum tersebut diduga sengaja mencari-cari kesalahan kepsek dalam mengelola dana BOS.

Setelah itu, kepsek dipanggil-panggil dan diperiksa. Saat itulah, menurut Taufik, kepsek tertekan dan mengambil langkah mundur dari jabatannya.

"Namun, pemanggilan dilakukan oknum (penegak hukum) tidak sesuai prosedur. Cuma dipanggil lewat handphone saja. Pengakuan kepala sekolah, mereka diminta uang Rp 65 juta oleh oknum agar masalah dana BOS tidak diganggu," ungkap Taufik.

Lalu, Taufik menyebut LSM yang diduga memeras kepsek merupakan lembaga abal-abal.

"Itu LSM abal-abal. Kami sudah cek ke Kesbangpol tidak ada terdaftar. Kemudian, terkait diduga ada oknum kejaksaan, saya pikir ini sangat disayangkan, karena mencederai Korps Adhyaksa. Jadi akan melaporkan kasus ini ke Polda Riau untuk mengetahui siapa di balik kasus ini," pungkasnya.

Sebelumnya, kabar pengunduran diri ini dibenarkan Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Inhu, Ibrahim Alimin, Rabu (15/7/20).

"Ya, betul, ada 64 kepala sekolah SMP yang mengundurkan diri," ujar Ibrahim.

Ibrahim mengatakan, pada Selasa kemarin ada 6 orang kepala SMP yang mewakili datang ke Dinas Pendidikan Inhu. Mereka membawa banyak map berisi surat pengunduran diri.

"Dalam audiensi menyatakan mereka semua mengundurkan diri. Saya selaku Kepala Dinas sangat terkejut, karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi Covid-19 ini. Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani," sebut Ibrahim.

"Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana BOS. Sementara mereka mengelola dana BOS kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim.

Menurut Ibrahim, para kepsek merasa tidak nyaman dan meminta menjadi guru biasa. Surat pengunduran diri tersebut sudah diterima.

"Apakah disetujui Bupati untuk pembebasan tugas itu tergantung pada Bupati nanti. Makanya saya sampaikan ke mereka jaga kondusifitas," katanya.

Sebelum keluar surat pembebasan tugas, dia minta kepsek tetap bekerja. "Tapi itu tergantung mereka," ujarnya. (man)