toRiau - Ribuan pegawai honorer se-Kabupaten Pelalawan menghadiri acara Forum Honorer Pelalawan yang ditaja di Balai Seminai Pangkalan Kerinci, Rabu (10/10/2018) kemarin. Dengan agenda silaturahmi dan diskusi mengenai nasib para honorer di Pelalawan.

Para Pegawai Tidak Tetap (PTT) datang dari seluruh kecamatan mulai dari guru honor, tenaga kesehatan kontrak, hingga tenaga kontrak di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pelalawan.

Balai Seminai sebagai lokasi acara tidak mampu menampung seluruh peserta yang hadir dan banyak honorer yang duduk di luar serta di taman rumah dinas Bupati Pelalawan.

"Berdasarkan data sementara yang kami miliki, tenaga honor di Pelalawan mencapai 5.300 lebih. Sangat banyak jumlahnya," ungkap Ketua Forum Honorer Pelalawan, Aan Darlis, dalam sambutannya diatas podium.

Aan Darlis menjelaskan silaturahmi tenaga honor ini digelar untuk memastikan Pemkab Pelalawan tidak jadi meresmikan para honorer yang keputusannya memang sudah disampaikan. Selain itu, pegawai honor meminta pemda kembali memperpanjang Surat Keputusan (SK) pada tahun 2019 mendatang.

"Di beberapa daerah di Provinsi Riau ribuan pegawai honor dirumahkan, seperti Kabupaten Rokan Hilir. Alhamdulillah kita tidak jadi dirumahkan," tandasnya.

Sebenarnya perjuangan honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah sering dilakukan. Mengingat para pengabdian para honorer sudah sampai tahunan hingga belasan tahun lalu, namun status pengangkatannya belum jelas.

Forum honorer akan memperjuangkan revisi Undang-undang ASN untuk memberikan porsi dan status yang jelas bagi pegawai honorer.

Ketua DPRD Pelalawan, Nasarudin SH MH menyatakan, setiap tahun pemda menganggarkan hampir Rp 90 Miliar setiap tahun untuk menggaji honorer. Meski anggaran daerah saat ini minim, DPRD akan tetap memperjuangkan nasib honorer dengan besaran gaji saat ini sebesar Rp 1,4 juta per bulan.

"Saya bilang sama pak bupati, lebih kita tak usah bangun jalan beraspal atau gedung megah. Dari pada honorer diberhentikan. Itu sikap kami," tandasnya seperti dikutip dari tribunpelalawan.com.

Perjuangan status honorer ini, kata Nasarudin, sudah disampaikan ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu melalui Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Hingga pemerintah pusat bersedia merevisi undang-undang yang berkaitan dengan aparatur negara.

Wakil Bupati Pelalawan, H Zardewan MM menyebutkan, pemda senantiasa ikut memperjuangkan nasib para honorer yang mencapai 5.000 orang lebih. Agar mendapat status yang jelas dari pemerintah pusat.

Hanya saja pemda tidak bisa berbuat banyak terkait kenaikan gaji ataupun kesejahteraan pegawai honor.

"Anggaran kita sangat minim. Tahun depan malah berkurang lagi," tukas Zardeewan.

Jumlah honorer di Pelalawan tidak terasa banyak ketika APBD Pelalawan beberapa tahun lalu mencapai Rp 2 Triliun lebih. Namun ketika pengutangan terjadi, barulah pemda merasa terbebani dengan gaji honorer setiap tahun.

Setelah penjelasan dari pejabat maupun anggota DPRD, acara forum honorer berakhir dan peserta membubarkan diri serta kembali ke tempat kerjanya masing-masing. (trb/tr1)